• sambutan.png
  • slide.jpg

JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1439 H / 2018 M

21 Mei 2018

Kendari-Humas: Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 280/SEK/KS.00/05/2018, Perihal Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan, serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor W23-U/84/OT.01.3/5/2018 tentang Jam Kerja Hakim, Pegawai dan Honorer Pada Bulan Ramadhan 1438 H / 2018 M, dengan ini jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggraa adalah sebagai berikut :

Senin s.d Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d puku1 15.00 WITA
Jam istirahat    : Puku1 12.00 s.d puku1 12.30 WITA

Jum'at
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 WITA
Jam istirahat   : Pukul 11.45 s.d pukul 12.45 WITA


Read More...

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI

17 Mei 2018

Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI Tahun 2018,  Pada Hari Rabu , Tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI . Maka dengan ini kami lampirkan pengumumannya.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI 2018.pdf


Read More...

Permohonan Kasasi

Cara Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi:

1.

Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan  yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi  diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

2.

Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

3.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

4.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

5.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

6.

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

7.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009).

8.

Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

9.

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera :

1) Memberitahukan tentang Penetapan hari Sidang  dengan memanggil kedua belah pihak

PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASASI

1.

Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.

2.

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.

3.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.

4.

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

5.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

6.

Majelis Hakim Agung memutus perkara.

7.

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

402063
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
377
326
2511
376124
7842
402063
IP Anda 23.20.25.122
19:43 20-07-2018