• sambutan.png
  • slide.jpg
Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

          Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

          Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

          Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek  peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

          “Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

          Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

          “Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.


Read More...

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI

17 Mei 2018

Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI Tahun 2018,  Pada Hari Rabu , Tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI . Maka dengan ini kami lampirkan pengumumannya.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI 2018.pdf


Read More...

permohonan dan gugatan

PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT PERTAMA (Pengadilan Negeri)
  • Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat pada Pengadilan Negeri (bagian Perdata) dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi, antara lain : Surat Permohonan / Surat Gugatan dan Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat/Lawyer).
  • Surat Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
  • Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir. Khusus bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,- dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu akan berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan.
  • Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri setempat yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
  • Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.


PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT BANDING (Pengadilan Tinggi)
  • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat (Pada Tingkat Pertama), dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    1. Surat Permohonan Banding.
    2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
    3. Memori Banding.
  • Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan Banding.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage). Setelah menerima Surat Pemberitahuan, Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
  • Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.


PELAKSANAAN GUGATAN PADA TINGKAT KASASI (Mahkamah Agung)
  • Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Kasasi kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    1. Surat Permohonan Kasasi.
    2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat).
    3. Memori Kasasi.
  • Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir.
  • Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  • Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan Kasasi.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage). Sama seperti pada tingkat Banding, Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  • Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi.
  • Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

453962
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
440
405
1970
428403
8990
453962
IP Anda 54.90.185.120
15:55 21-11-2018