• sambutan.png
  • slide.jpg

JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1439 H / 2018 M

21 Mei 2018

Kendari-Humas: Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 336 Tahun 2018, tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 280/SEK/KS.00/05/2018, Perihal Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan, serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor W23-U/84/OT.01.3/5/2018 tentang Jam Kerja Hakim, Pegawai dan Honorer Pada Bulan Ramadhan 1438 H / 2018 M, dengan ini jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggraa adalah sebagai berikut :

Senin s.d Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d puku1 15.00 WITA
Jam istirahat    : Puku1 12.00 s.d puku1 12.30 WITA

Jum'at
Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 WITA
Jam istirahat   : Pukul 11.45 s.d pukul 12.45 WITA


Read More...

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI

17 Mei 2018

Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI Tahun 2018,  Pada Hari Rabu , Tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI . Maka dengan ini kami lampirkan pengumumannya.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI 2018.pdf


Read More...

MA SEGERA RESMIKAN 14 PENGADILAN TIPIKOR

Makassar-Humas. Ketua MA Harifin A. Tumpa akan segera meresmikan terbentuknya pengadilan tipikor di 14 kota provinsi. Peresmian tersebut, direncanakan akan berlangsung pada tanggal 28 April mendatang. "Diharapkan, pengadilan akan segera beroperasi menerima berkas dan mulai sidang pada awal Mei," ujar Harifin saat ditemui di Makassar, Rabu 13 April 2011. 
Harifin berkunjung ke Makassar untuk menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Hasanuddin pada Kamis, 14 April besok. Putra kelahiran Soppeng ini menyatakan sangat bersyukur atas pemberian gelar itu dari Universitas Hasanuddin.

Read more: MA SEGERA RESMIKAN 14 PENGADILAN TIPIKOR

PENGADILAN TIDAK MUNGKIN MAIN UANG PERKARA

Kendari-Humas. “Transparasi putusan, pengembangan teknologi informasi demi memudahkan para pencari keadilan mendapatkan informasi, kode etik hakim serta program Quick Wins yang mengharuskan uang perkara langsung masuk kas negara lewat bank adalah beberapa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan jajarannya.” Terang ketua pengadilan Tinggi Kendari, Salma Ali, SH., MH. “Jadi Pengadilan tidak mungkin main uang perkara.” tegasnya. 

“Program Posbakum (Pos bantuan Hukum) juga menjadi prioritas kami, tujuan program ini adalah untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang kurang mampu” tambah Abd Razak Ahmad, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Penjelasan itu mereka sampaikan pada acara Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Propini Sulawesi Tenggara pada Reses Masa Persidangan III tahun 2010-2011 di gedung Kejaksaan Tinggi Kendari. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ir. Tjatur Sapto Edy, MT ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung etos kerja, langkah-langkah dalam peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim, termasuk mengetahui perkara apa saja yang menonjol di masing-masing pengadilan. …

Read more: PENGADILAN TIDAK MUNGKIN MAIN UANG PERKARA

TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE KALSEL

TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin-Humas, Bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin Ketua mahkamah Agung RI menyelenggarakan Tatap Muka dengan para hakim 4 lingkungan se wilayah kalimantan selatan.Acara yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa,SH.,MH , Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisal H.Abdul Kadir Mappong,SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, Para Ketua Muda , Para Eselon I dan II , serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding , Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Militer.

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terdapat kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam suatu putusan hakim yang dibangun guna menerapkan dan menemukan hukum, serta melakukan perbuatan tercela yang bersifat peradilan, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.…

Read more: TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE KALSEL

Putusan Terbaru

Putusan Sindikasi

Statistik Perkara

grapik2

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

402928
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
241
253
494
379322
8707
402928
IP Anda 54.92.170.149
07:55 23-07-2018