• sambutan.png
  • slide.jpg
Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan

KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-C0URT

25 Juli 2018

Balikpapan—Humas: “Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peluncuran e-court Mahkamah Agung menuju peradilan elektronik saya nyatakan dibuka secara resmi.”

          Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH saat meluncurkan aplikasi e-court di Hotel Novotel, Balikpapan, Jum’at (13/07/2018) kemaren.

          Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Merubah Praktek Pelayanan Keperkaraan

          Dalam sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa jika aplikasi e-court ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek  peradilan di negara maju. Hal ini disebabkan karena jangkauan aplikasi ini juga merambah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation).

          “Perma Nomor 3 Tahun 2018 sudah memungkinkan pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, yang berarti payung hukum persidangan secara elektronik (E-Litigation) sudah disediakan”, ungkap Hatta Ali menjelaskan.

          Terkait dengan penerapannya, di bagian lain sambutannya, Hatta Ali menjelaskan bahwa untuk tahap awal aplikasi ini akan diujicobakan pada 32 (tiga puluh dua) pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, agama dan TUN terpilih. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan jika dipandang perlu.

          “Paling lambat satu tahun terhitung hari ini, fasilitas ini harus sudah bisa dimanfaatkan di seluruh pengadilan”, jelas Hatta Ali.


Read More...

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI

17 Mei 2018

Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI Tahun 2018,  Pada Hari Rabu , Tanggal 16 Mei 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Kelulusan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI . Maka dengan ini kami lampirkan pengumumannya.

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PHI 2018.pdf


Read More...

KETUA MA RESMIKAN PENGOPERASIAN 14 PENGADILAN TIPIKOR YANG DI PUSATKAN DI PN BANJARMASIN.

BANJARMASIN-HUMAS, Kamis. 28 April 2011. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. Harifin A Tumpa, SH.MH. Kembali meresmikan 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang di pusatkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no. 022/KMA/SK/II/2011 Tentang Pengoperasian 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang Dan Pengadilan Negeri Jayapura.…

Read more: KETUA MA RESMIKAN PENGOPERASIAN 14 PENGADILAN TIPIKOR YANG DI PUSATKAN DI PN BANJARMASIN.

MAHKAMAH AGUNG BEBAS DARI PRAKTEK MONOPOLI KEUANGAN NEGARA

Bandung-Humas. Demi memberikan pelayanan terbaik untuk publik, untuk kesekian kalinya, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menyelenggarakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Selain untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Dasar dari kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara ini dibuka dan diresmikan langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa, SH., MH pada Selasa 26 April 2011 pukul 20.00 WIB di hotel Grand Aquila, Bandung. Diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari seluruh satker Mahkamah Agung, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik dan dapat meningkatkan iklim investasi yag kondusif, efesiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD, serta meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.…

Read more: MAHKAMAH AGUNG BEBAS DARI PRAKTEK MONOPOLI KEUANGAN NEGARA

PETA

petaindonesia

Alamat Kami

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 165 - Kendari
Telp. 0401-3192097 / Fax. 0401-3192097
email : ptkendari@yahoo.co.id

 

Gallery

galery

Pengunjung

454015
Hari Ini
Kemarin
Mgg Ini
Mgg Kemarin
Bln Ini
Total
493
405
2023
428403
9043
454015
IP Anda 54.90.185.120
16:32 21-11-2018