PT Kendari

Rapat Bulanan PT Sultra

Kendari, 28 April 2026

Selasa (28/4/2026) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Bulanan yang rutin dilaksanakan. Rapat Bulanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara merupakan agenda rutin wajib yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali sebagai sarana pengawasan, evaluasi kerja, serta koordinasi internal yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Riza Fauzi, S.H., C.N.

Rapat Bulanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dimulai pada pukul 09.00 wita dihadiri oleh Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding, Pejabat Struktural/Fungsional, Pelaksana, serta PPPK Pengadilan Tinggi…

PT Sultra Ikuti Pertemuan Rutin Perisai Badilum Eps. 15

Kendari, 27 April 2026.

Senin (27/4/2026) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode 15 melalui daring yang mengangkat tema “Recoqnition and Enforceability of Foreign Judgement” serta “Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana” yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas Hakim dalam menghadapi dinamika hukum, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kegiatan ini diikuti di Ruang Pertemuan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua, Hakim Tinggi serta Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

PT Sultra Mengikuti Sosialisasi Aplikasi E-Monev Bappenas 2026 Secara Daring

Kendari, 23 April 2026.

Kamis (23/4/2026) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ikuti secara daring sosialisasi aplikasi e-Monev Bappenas Generasi 4 Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti bersama oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Fatima Albaar, S.Ag. M.H. didampingi oleh Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran bersama operator.

Sosialisasi aplikasi e-Monev Beppenas Generasi 4 Tahun 2026 menekan penggunaan aplikasi berbasis web terbaruuntuk pelaporan yang lebih akurat, serta berfokus pada peningkatan kapasitas pengguna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan khususnya yang bersumber dari APBN.