PT Kendari

TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE KALSEL

TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin-Humas, Bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin Ketua mahkamah Agung RI menyelenggarakan Tatap Muka dengan para hakim 4 lingkungan se wilayah kalimantan selatan.Acara yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa,SH.,MH , Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisal H.Abdul Kadir Mappong,SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, Para Ketua Muda , Para Eselon I dan II , serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding , Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga…

KETUA MA RESMIKAN PENGOPERASIAN 14 PENGADILAN TIPIKOR YANG DI PUSATKAN DI PN BANJARMASIN.

BANJARMASIN-HUMAS, Kamis. 28 April 2011. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. Harifin A Tumpa, SH.MH. Kembali meresmikan 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang di pusatkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no. 022/KMA/SK/II/2011 Tentang Pengoperasian 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang Dan Pengadilan Negeri Jayapura. Yang di bacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung - RI Nurhadi, SH.,MH.…

MAHKAMAH AGUNG BEBAS DARI PRAKTEK MONOPOLI KEUANGAN NEGARA

Bandung-Humas. Demi memberikan pelayanan terbaik untuk publik, untuk kesekian kalinya, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menyelenggarakan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Selain untuk menghindari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dasar dari kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara ini dibuka dan diresmikan langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Rum Nessa, SH., MH pada Selasa 26 April 2011 pukul 20.00 WIB di hotel Grand Aquila, Bandung. Diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari seluruh satker Mahkamah Agung, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik dan dapat meningkatkan iklim investasi yag kondusif, efesiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD, serta meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.…