PT Kendari

Penerimaan Hakim Ad hoc Tahap II

Lampiran :

PENGUMUMAN

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP III

NOMOR : 07/Pansel/Ad Hoc TPK/III/2011

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011 membuka kesempatan kepada putra/putri Indonesia terbaik yang merasa terpangil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan peryaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di…

MA SEGERA RESMIKAN 14 PENGADILAN TIPIKOR

Makassar-Humas. Ketua MA Harifin A. Tumpa akan segera meresmikan terbentuknya pengadilan tipikor di 14 kota provinsi. Peresmian tersebut, direncanakan akan berlangsung pada tanggal 28 April mendatang. "Diharapkan, pengadilan akan segera beroperasi menerima berkas dan mulai sidang pada awal Mei," ujar Harifin saat ditemui di Makassar, Rabu 13 April 2011.
Harifin berkunjung ke Makassar untuk menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Hasanuddin pada Kamis, 14 April besok. Putra kelahiran Soppeng ini menyatakan sangat bersyukur atas pemberian gelar itu dari Universitas Hasanuddin.…

PENGADILAN TIDAK MUNGKIN MAIN UANG PERKARA

Kendari-Humas. “Transparasi putusan, pengembangan teknologi informasi demi memudahkan para pencari keadilan mendapatkan informasi, kode etik hakim serta program Quick Wins yang mengharuskan uang perkara langsung masuk kas negara lewat bank adalah beberapa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan jajarannya.” Terang ketua pengadilan Tinggi Kendari, Salma Ali, SH., MH. “Jadi Pengadilan tidak mungkin main uang perkara.” tegasnya.

“Program Posbakum (Pos bantuan Hukum) juga menjadi prioritas kami, tujuan program ini adalah untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang kurang mampu” tambah Abd Razak Ahmad, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Penjelasan itu mereka sampaikan pada acara Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Propini Sulawesi Tenggara pada Reses Masa Persidangan III tahun 2010-2011 di gedung Kejaksaan Tinggi Kendari. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ir. Tjatur Sapto Edy, MT ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung etos kerja, langkah-langkah dalam peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim, termasuk mengetahui perkara apa saja yang menonjol di masing-masing pengadilan.…